DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024, Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, Azwardi, secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Penegakan Syariat Islam.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tiga pekan menjelang pemungutan suara dalam rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, informasi hoaks masih tersebar di platform digital. Tak hanya itu, residu polarisasi yang terjadi pada Pemilu 2019 tampak masih memengaruhi kontestasi dan pesta demokrasi yang tengah berlangsung.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan simulasi penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Ketua MK Suhartoyo mengatakan, simulasi digelar demi mempersiapkan peradilan yang terpercaya dan modern untuk pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan bahwa percepatan pelaksanaan Pilkada 2024, tiga bulan, dari jadwal semula 27 November 2023 ke bulan September, tak membuat penghitungan suara Pileg 2024 dipercepat.
Sebagai informasi, pencalonan kepala daerah mirip pencalonan presiden, kandidat hanya bisa diusung oleh partai politik/gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara sah dalam pileg sebelumnya. Ketentuan itu termaktub di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pakar Hukum Kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengemukakan pandangannya mengenai wacana percepatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Titi Anggraini mengatakan bahwa upaya ini sarat dengan muatan politis dan inkonsistensi dalam sikap pemerintah terkait regulasi Pilkada.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye Pemilu pada 28 November 2023-10 Februari 2024. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja saat siaran langsung Dialog TVRI Peta Politik Nasional Antisipasi Politisasi SARA dan Hoaks Jelang Pemilu, Senin (2/1/2023) lalu.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Fakultas Hukum (FH) Universitas Syiah Kuala (USK) bersama Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahliaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menandatangani perjanjian kerja sama dan Focus Group Discussion (FGD) tentang "Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Aceh", Kamis (19/2/2019) di Lantai II Aula FH USK Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Lhokseumawe mengungkapkan tahun 2024 merupakan tantangan paling menarik karena Pemilu dan Pilkada dilaksanakan serentak.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo (jokowi) mengharapkan agar anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 yang baru dilantik pada Selasa (12/4/2022) dapat segera bekerja mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya di Kementerian dan Lembaga serta pelaksana Pemilu menyiapkan payung hukum Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Sosialisasi juga harus terus dimasifkan.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Presiden Joko Widodo memastikan Pemilu 2024 akan berlangsung serentak sesuai tanggal yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 14 Februari 2024 untuk pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif, serta 27 November 2022 untuk Pilkada serentak.
Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan pemilu dan Pilkada serentak. Jokowi juga memerintahkan kepada para menteri agar mempersiapkan payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Dalam menghadapi Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, KIP Aceh Selatan terus berbenah dan mematangkan persiapan dan membangun sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebagian besar partai politik ingin pemilihan legislatif dan presiden tidak lagi digelar serentak seperti pada Pemilu 2019 lalu. Mayoritas parpol bakal merevisi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu guna merealisasikan hal itu.